Koordinator Lapangan Pergerakan Rakyat Bogor Imam Munandar mengungkapkan pihaknya menuntut aparat hukum agar mengusut dugaan kasus korupsi yang terjadi di DBMP.
“Kami melihat 305 paket kegiatan proyek infrastruktur jalan, jembatan, dan pengairan pada tahun 2014 sarat dengan korupsi," ungkap Imam.
Ia menyampaikan, hal tersebut bisa dilihat dari hasil audit BPK bahwa dari Rp 60 miliar yang diperuntukkan 16 UPT se-Kabupaten Bogor, 30 persen atau Rp 18,5 miliar di antaranya sudah “disunat” oleh pejabat Dinas Bina Marga dan Pengairan.
Imam Sunandar pun menjelaskan bahwa kasus korupsi ini sudah ada di tangan penyidik Polda Jawa Barat dan harus didukung oleh masyarakat Kabupaten Bogor.
“Kami tidak ingin korupsi ini menjadi konspirasi antara penegak hukum dengan pejabat Dinas Bina Marga dan Pengairan. Dengan korupsi yang telah diakukan oleh pejabat Dinas Bina Marga dan Pengairan, banyak jalan, jembatan, dan infrastruktur di Kabupaten Bogor rusak," tuturnya.
Pihaknya meminta kepada Polda Jawa Barat, usut tuntas korupsi ini, dan Nurhayanti selaku Plt. Bupati Bogor harus mencopot jabatan Edi Wardana dari Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor.
“Jika tuntutan ini tidak dikabulkan, kami akan mengadukan kasus ini ke KPK," pungkasnya. Gie
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar