Nurhayanti Resmi Jabat Bupati Bogor

Pakuanonline.Gubernur Jabar Ahmad Heryawan melantik Nurhayanti sebagai Bupati Bogor di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Senin (16/3/2015).

Dalam sambutannya, Ahmad Heryawan mengatakan pelantikan terhadap Nurhayanti merupakan amanat dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-526 Tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Bogor Provinsi Jawa Barat. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota sampai dengan berakhir masa jabatannya.

"Acara pelantikan ini berbeda dari sebelumnya, karena dilaksanakan di Ibukota Provinsi dan tidak melalui Rapat Paripurna Istimewa DPRD. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa Bupati dan Walikota dilantik oleh Gubernur di Ibukota Provinsi yang bersangkutan," ujarnya.

Pihaknya mengucapkan selamat kepada Nurhayati yang resmi dilantik. Pelatikan ini sangat penting demi kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah, sesuai dengan surat dari Kemendagri.

Heryawan juga mengingatkan kepada Bupati untuk segera mengusulkan pengangkatan Wakil Bupati Bogor yang mekanisme pengusulannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

"Dengan telah dilantiknya Bupati definitif, kita semua mengharapkan agar penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bogor dapat kembali berjalan lancar dan kondusif," bebernya.

Menurutnya, masa jabatan yang tersisa masih cukup panjang sehingga Bupati harus dapat menjalankan jabatan dengan amanah, bangun kinerja pemerintahan yang visioner, responsif, inovatif, akseleratif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta lakukan kebijakan pembangunan yang pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment, sehingga dapat menghadirkan kemajuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gie