PAKUANONLINE. Pakar Hukum Pidana Universitas Pakuan Bogor, Bintatar Sinaga, S.H,M.H menyatakan mendukung pembentukan Perda anti minuman meras (miras) yang diprakarsai oleh Komisi I DPRD Kabupaten Bogor.
"Saya sangat mendukung rencana itu, dan rencana itu sangat baik. Kalau selama ini penindakannya hanya berupa penyitaan dengan perda ini harusnya dapat lebih dimaksimalkan, bahwa penyedia, penjual atau bahkan yang meracik bisa dipidanakan," tegas Bintatar Sinaga, Jum'at (13/3/2015).
Menurut dosen pengajar Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor ini, dalam sebuah perda dimungkinkan diatur sanksi pidana namun sifatnya adalah pelanggaran.
"Sanksi baik itu denda maupun pidana tidak boleh melebihi yang diatur dalam undang-undang," ujar Bintatar.
Sementara itu Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) menyatakan manyambut positif usulan Pembentukan Perda Anti Miras Usep Saepullah menyampaikan, Reperda miras tersebut akan dimaksukan dalam Prolegda Tahun 2015 ini.
“Sangat setuju saya jika diadakan perda terkait miras tersebut, bila perlu secepatnya diusulkan. Sehingga, langsung dapat dipansuskan dan paripurnakan,” ujar Usep kepada Pakuanonline.
Usep menjelaskan, jika bagi orang yang mengkonsumsi miras itu akan banyak masalah yang ditimbulkan. Misalnya, keributan, penganiyaan, kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, keharmonisan dalam rumah tangga, sampai pembunuhan.
“Pokoknya tidak ada sama sekali manfaatnya minuman itu,” jelas Usep
yang juga anggota Komisi I DPRD dari Partai PAN.
Ia menambahkan, di daerah lain yang di akibatkan oleh minuman keras ini sudah banyak menimbulkan kematian secara masal. Maka dari itu, sambung Usep, untuk menghindari hal tersebut wilayah Kabupaten Bogor, sendiri sebelum terjadi hal serupa selayaknya miras sudah ditiadakan.
“Harus segera dimusnahkan, karena miras ini sudah sangat berbahaya
jika terlalu lama terus dibiarkan,” pungkasnya. Gie/Sah
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar